Kategori
Society

Gubernur DKI Jakarta Himbau Warga: Nikah Boleh Tapi di KUA Saja

Gubernur DKI Jakarta Himbau Warga: Nikah Boleh Tapi di KUA Saja

Gubernur DKI Jakarta Himbau Warga: Nikah Boleh Tapi di KUA Saja – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada beberapa ketentuan yang boleh dan tidak diperkenankan untuk dilakukan saat masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.

Ketentuannya mencakup urusan pekerjaan, ekonomi, hingga acara pernikahan dan khitanan. Anies meminta agar masyarakat tidak lagi melakukan acara perayaan. Salah satunya seperti kegiatan pernikahan yang tak boleh ada resepsinya.

Dilansir https://mysmumn.org pernikahan tidak dilarang tapi dilakukan di kantor urusan agama, kemudian resepsi ditiadakan,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Selasa.

Bahkan, acara perayaan yang lebih tradisional lainnya juga dilarang, seperti perayaan sunatan.

“Begitu juga kegiatan lain, seperti kegiatan ritual kitan, tapi perayaan yang ditiadakan,” jelasnya.

Selain itu, pembatasan yang dilakukan, disebut Anies berjalan sama seperti sekarang. Mulai dari kerja dan belajar diminta dilakukan di rumah, penutupan tempat hiburan dan taman hingga tempat pertemuan.

“Semua fasilitas umum tutup, baik itu umum hiburan milik pemerintah, maupun tempat hiburan milik masyarakat, taman, balai pertemuan, ruang RPTRA, museum, semuanya tutup,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anies mengumumkan ibu kota akan menerapkan PSBB. Kebijakan ini akan diterapkan tiga hari lagi, Jumat (10/4/2020).

Sangsi tegas untuk pelanggar PSBB

Anies mengatakan hal ini usai melakukan rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota, Selasa (7/4/2020) malam. Ia mengadakan pertemuan ini setelah mendapatkan surat keputusan dari Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan untuk menerapkan PSBB di DKI.

“Dari pembahasan yang kita lakukan tadi DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan keputusan keputusan mentyeri. Efektif mulai jumat tanggal 10 April 2020,” ujar Anies di Balai Kota.

Dalam persiapannya, Anies melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI. Saat mengumumkan PSBB DKI, beberapa stakeholder juga sudah hadir.

Di antaranya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiono, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana, Pangko Armada I Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, Pangkoopsau I Marsda TNI khairil Lubis, Kajati Dr.Asri Agung Putra SH MH, Danlantamal III Brigjen Marinir Hermanto, Kasgartap Brigjen TNI Syafruddin, dan Kabinda Brigjen TNI Cahyono Cahya Angkasa.

Anies mengatakan kebijakan ini sudah diterapkannya dalam tiga pekan terakhir. Namun bedanya PSBB dengan yang sudah ia terapkan adalah soal penegakan hukumnya. Ia menyebut ada hukum yang lebih mengikat bagi masyarakat yang melanggar PSBB.

Kategori
Society

Ini Kata Warga Jakarta Setelah Seminggu PSBB Ketat

Ini Kata Warga Jakarta Setelah Seminggu PSBB Ketat

Ini Kata Warga Jakarta Setelah Seminggu PSBB Ketat – Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat di DKI Jakarta sudah berlangsung satu pekan. Namun masyarakat merasa PSBB saat ini masih longgar sehingga terdapat berbagai pelanggaran.

Excel, seorang pemilik kedai kopi di Cengkareng Barat, Jakarta Barat mengatakan PSBB yang telah ditetapkan sejak 14 September 2020 belum efektif.

Dilansir https://stgeorgesyria.org ia melihat masih ada kafe dan tempat makan yang mengijinkan makan di tempat berada di sekitar kedai yang dikelolanya.

“Kalau kami sudah bersih gak ada dine in, tapi di sekitar kami masih banyak yang sedia makan di tempat. Bahkan, malam minggu kemarin ada yang live music,” kata Excel ketika dihubungi Tempo, Senin, 21 September 2020.

Ia juga sepakat dengan pelaksanaan operasi yustisi yang berisikan 6.800 personel dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Namun, ia memberi catatan ihwal kedisiplinan penegakan. “Kemarin ada dua kali sidak di daerah sini, tapi tetap aja ada yang bisa dine-in bahkan sampai live music,” kata dia.

Hal serupa juga diungkapkan Aan Ihsan, Disc Jockey yang berdomisili dan biasa pentas di Jakarta.

Menurutnya seminggu PSBB ini tidak efektif, jika dibanding PSBB awal. PSBB kali ini, kata dia, jauh lebih longgar. “Orang udah mulai berani, bawaan dari new normal. Udah tak seketat dulu dan gak berasa PSBB-nya,” kata dia.

Ia juga sepakat dengan pelaksanaan Operasi Yustisi. Menurutnya, ekonomi tidak akan membaik kalau penyebaran Covid-19 tidak dikendalikan. “Saya berharap cepat selesai, venue kembali buka. Namun itu gak akan tercapai kalau Corona gak teratasi,” kata dia.

Masyarakat di harap lebih perduli portokol

Ia bercerita, dia sempat kembali nge-DJ ketika masa transisi atau new normal dan menggelar beberapa konser virtual. Namun, pendapatannya tidaklah seberapa dibanding sebelum Covid-19. “Venue gak bisa selling (penjualan) karena mereka juga kacrut (anjlok). Selain itu daya beli masyarakat juga lagi turun,” kata dia.

Berbeda dari Aan dan Excel, Ais mahasiswa yang berdomisili di Jakarta Timur tidak sepakat dengan pelibatan TNI dalam operasi Yustisi. Ia khawatir pelibatan TNI justru akan menimbulkan susana mencekam di masyarakat. “Kayaknya gak perlu ngelibatin TNI, Pol-PP aja cukup. Khawatirnya masyarakat takut,” kata dia.

Selain itu, terkait penanganan Covid-19, ia berharap pemerintah lebih gencar melakukan swab test ke masyarakat yang secara ekonomi lemah.“Walaupun misalnya angkanya akan naik, yang penting pemerintah tau fakta di lapangan. Setelah itu penanganan di aspek lain baru mengikuti,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI, Anies Baswedan menarik rem darurat dan mengembalikan Jakarta ke PSBB ketat mulai Senin 14 September 2020 hingga 29 September 2020. Selain itu, pada 19 September 2020 Anies meneken Pergub 79 tahun 2020 tentang disiplin dan penerapan protokol kesehatan yang nantinya menjadi dasar hukum Operasi Yustisi.