Kategori
Society

Hentikan Pembahasan RUU Ciptaker

Hentikan Pembahasan RUU Ciptaker

Hentikan Pembahasan RUU Ciptaker, – Konfederasi Serikat Buruh Internasional (International Trade Union Confederation/ITUC) Asia Pasifik meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Pasalnya, pembahasan omnibus law tersebut dinilai bertentangan dengan Konvensi ILO nomor 68 tahun 1998 yang telah diratifikasi Indonesia.

General Secertary ITUC Sharan Burrow menuntut pemerintah untuk mematuhi kewajiban internasionalnya sebelum membahas lebih jauh RUU Ciptaker.

Pemerintah diminta memastikan bahwa tim perumus harus representatif dan mewakili berbagai kepentingan di mana organisasi yang tergabung di dalamnya tidak boleh dibatasi antara satu dengan yang lain.

Di samping itu, menurut ITUC, pemerintah juga harus mempertimbangkan pendapat para mitra kerja dalam tim pembahasan dengan itikad baik, termasuk KSPI.

“Dalam hal ini, sangat penting untuk memastikan pandangan. Harusnya KSPI Indonesia sebagai salah satu organisasi serikat pekerja terbesar di Indonesia
diperhitungkan oleh pemerintah sebelum membuat keputusan,” ujar Burrow dalam keterangan resmi, Senin.

Secara umum, jelas Sharan, ada enam masalah yang disorot ITUC dalam pembahasan RUU Ciptaker:

1. Rancangan beleid tersebut dianggap akan mengarah pada fleksibilitas tenaga kerja yang lebih besar dan rendahnya kesejahteraan pekerja secara signifikan.

“Selanjutnya, ruu itu juga gagal dan tak sejalan dengan Konvensi ILO 98 tentang Hak Berorganisasi dan Berserikat,” sambungnya.

RUU Ciptaker menurut ITUC juga menyalahi prinsip tripartit dan norma-norma dalam dialog sosial yang mengedepankan kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan saling percaya untuk mengambil keputusan bersama secara musyawarah dan mufakat.

2. Dihapusnya ketentuan penting terkait dengan pembayaran pesangon. Hal ini menurut ITUC akan memberi ruang perekrutan dan pemecatan pekerja untuk pengusaha sementara di saat yang sama merampas pekerja dari tunjangan mereka.

Pekerja kontrak jangka tetap, misalnya, akan mendapatkan manfaat lebih lama dari pembayaran pesangon.

“Kategori lain dari pekerja yang kehilangan uang pesangon mereka termasuk pekerja diberhentikan sebagai bagian dari prosedur penghematan atau pekerja yang diberhentikan untuk sakit yang berkepanjangan dan kecelakaan kerja,” terang Burrow.

3. Penggunaan berlebihan kontrak sementara atau outsourcing untuk pekerjaan yang bersifat permanen. “Secara mendadak, undang-undang tidak mengizinkan pengusaha untuk mempekerjakan pekerja kontrak termporer selama lebih dari dua tahun untuk pekerjaan yang sifatnya permanen,” jelasnya.

4. Hilangnya batasan bagi pengusaha untuk dapat melakukan outsourcing semua kegiatan mereka ke sektor kerja yang tidak aman seperti pekerja per jam dan lain-lain.

“Akibatnya, banyak pekerja mungkin tidak dilindungi oleh asuransi kesehatan dan skema pensiun dengan majikan mereka dibebaskan,” ujarnya.

5.  Tidak terjaminnya risiko terhadap kesehatan dan keselamatan.

“Jumlah jam maksimum lembur yang diizinkan telah meningkat, yang dapat menyebabkan risiko kesehatan dan keselamatan yang signifikan,” imbuhnya

6. Potensi dihapuskannya hak berserikat buruh termasuk untuk berdialog terkait upah dan efisiensi tenaga kerja.

“Persyaratan untuk berkonsultasi dengan untuk meminimalkan kehilangan pekerjaan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak buruk dari pengakhiran jika terjadi restrukturisasi telah dihapus,” tandas Burrow.