Kategori
Uncategorized

Kalimat Yang Tidak Akan Di Ucapkan Oleh Orang Beneran Cerdas

Kalimat Yang Tidak Akan Di Ucapkan Oleh Orang Beneran Cerdas

Setiap orang, pasti ingin di anggap sebagai orang cerdas. Dan orang yang beneran cerdas, gak cuma perihal otak yang di perhatikan, tapi juga tutur kata atau pun kepintaran mengendalikan emosi.

Ada beberapa jenis kalimat yang tak akan di ucapkan oleh orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Apa saja itu? Di lansir dari doelgercenter.com, berikut ini beberapa uraiannya yuk, kita simak bersama!

1. “Bukan saya yang salah.”

Di kutip dari Club388 Indonesia, antara kamu mungkin telah sangat familier dengan kalimat di atas. Memang, kalimat di atas bisa saja benar, bahwa orang bersangkutan sama sekali tak bersalah. Tapi seringnya, di ucapkan oleh mereka yang punya karakter kurang cerdas. Yakni, tidak mau bertanggung jawab dengan perbuatannya, sehingga tak mau di salahkan.

2. “Ini bukan jadi pekerjaan saya.”

Di dunia karier, kita memang di sarankan untuk mematuhi deskripsi pekerjaan. Hal itu penting, supaya tak di manfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.

Namun, kalimat di atas juga bisa jadi pertanda orang yang kurang pintar. Tipe seperti ini, biasanya kurang inisiatif. Tak bisa melihat sikon, ketika tenaga dan pikirannya di butuhkan, demi tujuan perusahaan.

Maunya cuma mengerjakan yang jadi tugasnya saja. Tak peduli ketika rekannya butuh bantuan karena sudah kewalahan. Sesekali membantu rekan, masa iya gak mau. Pernah menemukan tipe kayak gini?

3. “Tuhan tak adil.”

Seorang yang cerdas, tak akan menyalahkan keadaan, apalagi Tuhan, ketika berada di situasi tak ideal. Kalimat seperti itu, biasanya terucap dari hati yang tidak terima dengan keputusan Tuhan, dan iri dengan pencapaian orang lain.

Melihat rekannya lebih pintar, lebih good looking, lebih kaya karena terlahir dari keluarga berada, malah mengutuk diri sendiri yang masih dalam kondisi kekurangan, dan menuduh Tuhan tak adil melihat orang-orang di luar sana, memiliki kualitas yang di sebutkan tadi.

4. “Aku lebih pintar dari kamu.”

Coba deh, perhatikan orang yang suka bicara seperti ini. Biasanya, semakin seseorang sering menyebut dirinya pintar, kenyataannya justru memperlihatkan yang sebaliknya.

Okelah, mungkin saja dia memang pintar di bidang yang di geluti. Tapi, arogansi dan attitude yang ia punya, sama sekali tidak menunjukkan ciri orang yang sungguh-sungguh pintar.

Kategori
Bisnis

3 Hal yang Bikin Bukit Algoritma Jadi Proyek ‘Halu’

3 Hal yang Bikin Bukit Algoritma Jadi Proyek ‘Halu’

Di lansir dari doelgercenter.com, Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai pembangunan Silicon Valley-nya Indonesia atau Bukit Algoritma sebagai proyek yang penuh kehaluan.

Di kutip dari IDN Poker APK, “Kenapa saya bilang kehaluan? Karena ada beberapa catatan yang saya temukan itu tidak bisa menunjang sebuah pembangunan Silicon Valley yang inklusif, malah bisa di bilang jadi ekslusif dan menjadi serangan balik bagi perekonomian nasional,” ungkap Huda dalam diskusi online “Menyingkap Angan Silicon Valley ala Indonesia,” Kamis (15/4/2021).

Huda menambahkan, ada beberapa poin utama yang membuat Bukit Algoritma hanya akan menjadi angan-angan yang sulit di rengkuh atau di realisasikan.

1. Proporsi dana penelitian dan pengembangan terhadap PDB masih sangat rendah

Pertama, kata Huda, ekosistem penelitan dan pengembangan atau research and development (RnD) di Indonesia masih sangat rendah dengan proporsi dana RnD terhadap produk domestik bruto (PDB) yang juga rendah.

Secara umum, dana RnD Indonesia hanyalah 0,24 persen dari PDB lokal dan jika di kerucutkan lagi ke arah RnD dari sektor bisnis swasta maka angkanya jauh lebih kecil lagi.

“Dari sini bisa kita lihat bahwa ketika pionir Bukit Algoritma (Budiman Sudjatmiko) bilang sektor bisnis itu akan masuk ke sana saya ragu, karena sampai saat ini pun proporsi dana RnD terhadap PDB yang di hasilkan dari sektor bisnis swasta masih di bawah 0,1 atau hanya 0,02 persen dari PDB,” jelas Huda.

Angka itu di sebut Huda jauh lebih rendah di bandingkan Korea, Jepang, Singapura, dan bahkan Thailand yang memang fokus mengembangkan RnD dari sektor bisnis swasta.

Minimnya dana RnD itu kemudian berdampak pada ekspor manufaktur teknologi tinggi Indonesia jadi rendah atau hanya 8,1 persen dari total ekspor yang di lakukan oleh Indonesia.

Lagi-lagi angka tersebut jauh tertinggal di bandingkan Thailand yang sudah menyentuh 24 persen, Vietnam 40 persen, dan Malaysia sebesar 52 persen dari total ekspor masing-masing.

Huda menilai itu sebagai gambaran rendahnya industri teknologi tinggi di Indonesia dan dalam membentuk sebuah tempat seperti Silicon Valley di butuhkan tempat-tempat industri teknologi tinggi yang sudah menjamur sebelumnya.

“Jika tidak, , bisa di bayangkan juga nantinya yang masuk ke Silicon Valley-nya Indonesia adalah industri-industri yang tidak high technology, sama saja bohong itu, sama saja dengan hanya menyediakan properti. Nah itulah yang di ibaratkan sebenarnya ekosistem RnD di Indonesia masih sangat rendah,” jelas dia.

2. Sumber daya manusia (SDM) Indonesia belum siap masuk ke dalam industri 4.0

Poin utama kedua yang membuat Bukit Algoritma di nilai Huda sulit di realisasikan adalah faktor SDM. Huda menilai jika SDM Indonesia belum siap masuk ke dalam industri 4.0. Hal itu tercermin dari masih sedikitnya jumlah peneliti yang ada di Tanah Air.

“Hanya ada 216 peneliti per satu juta penduduk Indonesia, hasilnya paten kita juga rendah di bandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” ujar Huda.

SDM yang rendah, sambung Huda, juga terlihat dari proporsi penduduk muda. Dan juga dewasa yang mampu mengoperasikan komputer secara advanced atau di tingkat lebih tinggi.

Indonesia hanya memiliki 3,5 persen penduduk dalam usia muda dan dewasa yang mampu mengoperasikan komputer di tingkatan lebih lanjut. Fakta ini lagi-lagi membuat Indonesia kalah di bandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Korea.

“Teknologinya Indonesia relatif lebih rendah, kita cuma menang dari Thailand dan Filipina. Padahal kalau kita lihat bahwa pengoperasian komputer secara advanced itu merupakan hal yang dasar. Dalam hal untuk memajukan sebuah inovasi berbasiskan industri 4.0 dan juga internet of things (IoT),” jelas Huda.

3. Indonesia masih mengalami ketimpangan digital yang cukup tinggi

Poin utama berikutnya adalah ketimpangan digital yang masih tinggi dalam hal kemampuan dan penggunaan produk digital di Indonesia.

Dalam hal ini Huda mencontohkan internet yang masih menjadi suatu layanan eksklusif bagi segelintir kalangan. Orang-orang yang kebetulan tinggal di Pulau Jawa mendapatkan banyak keistimewaan terutama dalam layanan internet dan digital lainnya.

“Data BPS menunjukkan, pulau-pulau di luar Jawa seperti NTB, NTT, Maluku, dan Papua relatif lebih buruk. Dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasinya. Dan hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan digital yang makin masif,” ungkap Huda.

Paralel dengan hal tersebut, kondisi desa di luar Pulau Jawa juga cenderung tidak memiliki sinyal telekomunikasi kuat. Jika hal tersebut di bandingkan dengan desa-desa di Pulau Jawa.

Hal itu yang kemudian di lihat Huda sebagai anomali. Ketika Budiman Sudjatmiko menyebut yang pertama kali di bangun di Bukit Algoritma adalah khusus untuk petani-petani Indonesia.

“Nah itu sangat omong kosong sekali, karena kita lihat bahwa di pedesaan pun sangat rendah layanan internetnya. Bagaimana caranya petani-petani di desa ini bisa menggunakan teknologi. Tetapi di sisi lain rendah sekali akses digitalnya, akses internetnya, dan akses komputernya,” tutur Huda.

Kategori
news

Segini Gaji Kepala Daerah yang Katanya Kecil sampai Bikin Korupsi

Segini Gaji Kepala Daerah yang Katanya Kecil sampai Bikin Korupsi

Gaji kecil dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya menjadi salah satu hal yang di keluhkan para kepala daerah. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. Dia menerima keluhan tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia.

Nah, IDN Times bakal mengulas pendapatan kepala daerah di Indonesia. Kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur, bupati maupun wali kota.

Pendapatan dalam hal ini meliputi gaji serta tunjangan yang mereka dapatkan. Di lansir dari doelgercenter.com, berikut ulasannya!

1. Gaji dan tunjangan bupati-wakil bupati

Di kutip dari IDN Poker APK, gaji bupati sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980. Hingga saat ini, belum ada lagi perubahan dari beleid tersebut. Artinya, pendapatan para bupati belum pernah mengalami kenaikan.

Dalam pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000, di sebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam ayat (1), di berikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali di tentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk tunjangan yang di terima pejabat setingkat bupati yakni tunjangan jabatan yang di atur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Di tambah lagi, bupati dan wakil bupati juga akan mendapat biaya sarana dan prasarana dalam hal ini rumah dinas beserta isinya. Biaya perawatan pun juga di tanggung. Fasilitas ini di dapat hanya selama mereka menjabat sebagai bupati dan wakil bupati.
Di sisi lain, bupati juga mendapatkan biaya operasional yang nilainya bisa ratusan juta. Biaya tersebut tentu saja tergantung dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Berikut rinciannya:

  • Sampai dengan Rp5 miliar, paling rendah Rp125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen.
  • Rp5 miliar – Rp10 miliar, paling rendah Rp150 juta dan paling tinggi sebesar 2 persen.
  • Rp10 miliar – Rp20 miliar, paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 persen.
  • Rp20 miliar – Rp50 miliar, paling rendah Rp300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 persen.
  • Rp50 miliar – Rp150 miliar, paling rendah Rp400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 persen.
  • Rp150 miliar, paling rendah Rp600 juta dan paling tinggi 0,15 persen.
2. Gaji dan tunjangan wali kota-wakil wali kota

Gaji wali kota dan wakil nya, sejatinya sama dengan yang di terima oleh kepala daerah setingkat bupati. Dana mereka tersebut di atur dalam PP Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Dalam beleid tersebut, gaji pokok kepala daerah setingkat bupati di tetapkan sebesar Rp2,1 juta per bulan. Sementara itu wakilnya hanya mendapat Rp1,8 juta per bulan. Begitu pun juga dengan tunjangan yang mereka dapat.