Kategori
Bisnis

Pemilu Presiden Bukina Faso Berlangsung

Pemilu Presiden Bukina Faso Berlangsung Saat Keamanan Warga Terancam

Pemilu Presiden Bukina Faso Berlangsung – Uni Afrika (UA) menetapkan tenggat dua minggu bagi militer Burkina Faso menyerahkan kendali pemerintahan kepada sipil. Tahun 2020 banyak negara di benua Afrika yang menyelenggarakan pemilu, termasuk Bukina Faso yang menyelanggarakan pemilu presiden dan legislatif pada 22 November di saat kekerasan ekstremis yang memakai nama agama sedang meningkat.

Akibat kekerasan yang terjadi di Bukina Faso banyak warga harus mengungsi, yang menyebabkan mereka tidak bisa Download APK IDNPlay Poker menggunakan hak piih mereka. Para warga merasa ketakutan dan tidak bisa mengakses tempat pemungutan suara, melansir dari The Independent.

Lebih dari 1 juta orang harus mengungsi

Kekerasan ekstrimis yang mengaitkan agama Islam telah menyebabkan banyak korban di Bukina Faso. Menurut Proyek Lokasi & Data Peristiwa Konflik ada hampir 10% korban meninggal di Provinsi Sanmatenga, yang tahun ini ada 2.000 kematian akibat serangan. Saat ini diperkirakan ada lebih dari 1 juta orang harus keluar dari rumah mereka untuk mencari perlindungan.

Bahkan orang-orang di kota-kota besar, seperti kota Kaya yang ada sekitar 500.000 pengungsi mereka kemungkinan tidak bisa memberikan hak suara di bulan November. Banyak dari pengungsi meninggalkan rumah mereka tanpa membawa kartu identitas, sehingga tidak bisa memilih,  melansir dari The Independent.

Banyak warga kehilangan hak memilih

Kekerasan yang terjadi di Bukina Faso sedang sering terjadi dan menyebabkan para warga tida bisa menggunakan hak pilihnya, karena mengungsi dan tidak berani pergi ke tempat pemilihan. Kekerasan dilakukan kelompok ekstremis yang menggunakan nama Islam, melansir dari The Independent.

lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=6081&loc=https%3A%2F%2Fwww.idntimes.com%2Fnews%2Fworld%2Fifan wijaya%2Fpemilu presiden bukina faso berlangsung saat keamanan warga terancam c1c2%3Fq%3Dwarga&referer=https%3A%2F%2Fwww.idntimes - Pemilu Presiden Bukina Faso Berlangsung

Pemilu di November tahun ini menjadi pemilu kedua yang diadakan secara demokratis, sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1960. Pemilu demokratis pertama berlangsung lima tahun lalu setelah pemberontakan yang menggulingkan Presiden Blaise Compaore, yang berkuasa dalam kudeta militer selama hampir 30 tahun.

Pemilu presiden di Bukina Faso diikuti presiden saat ini Roch Marc Christian Kabore dan 12 calon presiden lainnya, termasuk Eddie Komboigo, seorang akuntan kaya berusia 56 tahun, yang mewakili CDP (Congress for Democracy and Progress), melansir dari France 24.

Komisi Pemilihan Independen Nasional (CENI) memakai helikopter untuk megakses pendaftaran di tempat yang sulit dijangkau, yang sempat terhenti karena virus corona. Yacouba Bambyam Ouedraogo, direktur komunikasi CENI mengatakan bahwa 95% negara telah tercakup dengan menambahkan lebih dari 1 juta pemilih. Sementara itu laporan pejabat lokal mengatakan ada lebih dari 1.000 desa yang tidak terjangkau memiliki banyak penduduk. Empat dari 11 komune di provinsi Sanmatenga tidak sepenuhnya tercakup dan banyak orang terlewat, kata Youssouf Ouedraogo, presiden komisi pemilihan kota di Kaya yang memiliki banyak pengungsi, melansir dari The Independent.

Memurut laporan Reuters, setidaknya 400.000 orang, atau hampir 7% dari pemilih tidak dapat memberikan hak suara karena tidak bisa menjagkau tempat pemungutan suara.

Keamanan warga di pemilu tidak diperhatikan

Di bulan July, Bukina Faso mengubah undang-undang pemilu yang berlaku berdasarkan wilayah tempat orang dapat memberikan suara. Sebelumnya mengharuskan pemberian suara dilakukan di seluruh wilayah. Keputusan tersebut membuat para kandidat khawatir tidak mendapatkan suara di legislatif. Karena mereka memiliki banyak pendukung di desa-desa yang tidak terjagkau akibat adanya serangan, melansir The Independent.

Peraturan ini telah membuat banyak warga kehilangan hak suaranya Chrysogone Zougmore. Presiden Burkinabe Movement for Human Rights mengatakan peraturan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa memberikan rasa aman.

Presiden Roch Marc Christian Kabore, yang pelopor pemilu saat ini telah melakukan kampanye dengan mengusung. “Perdamaian dan kemenangan bagi rakyat kita”. Akan tetapi, serangan telah meningkat dan pemerintahannya selama lima tahun telah dirusak kelompok penyerang, melansir dari France 24.

Serangan juga dialami politisi dan pemimpin komunitas, di bulan Juli. Walikota Pensa dibunuh saat menuju ke Kaya dan di bulan Agustus, Imam Besar Djibo diculik dan dibunuh di provinsi Soum Sahel. Meski pemerintah mengatakan akan memberikan keamananan dalam pemilu para pejabat menyatakan bahwa mereka tidak yakin dengan kemananan saat ini. Anggaran 157 juta dolar yang dianggarkan untuk pemilihan November dan pemilihan kota tahun depan dikabarkan tidak ada anggaran. Untuk mengamankan jalan dan tempat pemungutan suara, melansir dari The Independent.

Serangan di ibu kota telah meningkat menjelang pemungutan suara, yang membuat tentara berpatroli. Seorang warga juga mengungkapkan bahwa kondisi Bukina Faso saat ini membuatnya tidak bisa memilih presiden petahana.

“Saya tidak bisa memilih presiden. Di bawah rezimnya ada semua masalah ini. Kami ingin seseorang yang bisa memimpin dengan lebih baik.” kata Tapsoba Ali, yang dikutip dari Reuters.

Kategori
Society

Militer Australia Terlibat Pembunuhan

Militer Australia Terlibat Pembunuhan Warga Sipil Afghanistan

Militer Australia Terlibat Pembunuhan – Pasukan Militer Khusus Australia diduga membunuh 39 warga sipil Afghanistan. Dalam beberapa kasus tentara juniornya kedapatan mengeksekusi para tahanan dengan brutal. Setelahnya mereka akan membuat “cerita sampul” dan mengubur senjata dengan mayatnya. Sebuah penyelidikan yang dipimpin oleh Mayjen Paul Brereton tentang kejahatan perang tentara Australia menemukan fakta mencengangkan.

Pasukan Australia diketahui telah melakukan pembunuhan terhadap 39 warga sipil non-kombatan. Penyelidikan itu dilakukan atas beberapa insiden yang terjadi sejak tahun 2005 sampai tahun 2016. Personel militer Australia yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, beberapa diantaranya masih aktif bertugas. Beberapa yang lainnya sudah tidak lagi bekerja di lembaga militer. Mereka semua sudah diketahui identitasnya dan memiliki potensi untuk dituntut secara pidana dalam kasus kejahatan perang.

Pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil yang tak bersenjata memiliki konsekuensi besar. Pejabat-pejabat Australia, dari mulai Aplikasi Login IDNPlay Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan pejabat strategis lainnya telah meminta maaf secara resmi kepada Presiden dan rakyat Afghanistan. Penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan.

Semua korban adalah warga sipil termasuk tahanan dan petani

Penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan Brereton sebenarnya adalah sebuah laporan yang banyak ditunggu oleh orang-orang. Sebab, penyelidikan akan menunjukkan perilaku pasukan Australia, termasuk pasukan khusus, saat ikut misi mengirimkan pasukan ke Afghanistan karena koalisinya dengan Amerika Serikat.

Penyelidikan yang memberi informasi terpercaya tersebut, akhirnya mengungkap bahwa setidaknya 25 personel Pasukan Khusus Australia terlibat dalam 23 insiden yang membuat 39 tahanan, petani dan penduduk lokal menjadi korban pembunuhan. Mereka yang bukan kombatan dilindungi dibawah hukum internasional.

Jendral Angus John Campbell, Kepala Australian Defence Force (ADF), mengatakan bahwa “penemuan ini menuduh pelanggaran paling serius atas tingkah laku militer dan nilai-nilai profesional” ujarnya kepada wartawan di Canberra, seperti dikutip dari kantor berita Reuters.

Campbell juga menyatakan bahwa pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil dan tahanan tidak dapat diterima. Penyelidik khusus akan segera ditunjuk untuk menentukan cukup bukti guna melakukan penuntutan.

Pembunuhan warga sipil Afghanistan dilakukan oleh personel militer pasukan khusus

Penyelidikan tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh personel militer Australia, yang mengarah ke para pelaku yakni pasukan khusus Angkatan Udara atau Special Air Service (SAS), dipicu oleh penelitian seorang sosiolog militer yang bernama Dr. Samantha Crompvoets. Awalnya, Crompvoets hanya ditugaskan untuk memeriksa “budaya pejuang” para prajurit tersebut.

Namun dalam perjalanan kerja membantu memeriksa “budaya pejuang” para prajurit, Crompvoets mendengar beberapa tuduhan tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan khusus atau pasukan elit Australia. Melansir dari laman berita The Guardian, Crompvoets mendengar satu insiden dimana pasukan SAS menggorok leher dua pemuda Afghanistan berumur 14 tahun yang mungkin hanya simpatisan Thaliban.

Kepada The Guardian, Crompvoets berharap bahwa temuan dari laporan Brereton akan memaksa pemikiran ulang tentang “budaya pejuang” pasukan khusus, memperbaikinya serta berharap agar kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Pengakuan mengejutkan lain disampaikan oleh marinis AS yang pernah bekerja dengan SAS bahwa pasukan Australia pernah membunuh warga sipil hanya karena tidak ada ruang untuknya di helikopter.

Respon pejabat-pejabat Australia

Penyelidikan panjang yang dilakukan oleh Brereton, meneliti 20.000 dokumen, 25.000 gambar, dan mewawancarai 423 saksi di bawah sumpah. Penelitian panjang itu akhirnya mengungkapkan fakta menyedihkan kekejaman pasukan khusus Australia. Mantan Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd mengatakan bahwa dia “sangat muak” dan menyeru agar pelakunya “dibawa ke pengadilan”.

Melansir dari laman berita BBC, Scott Morrison, Perdana Menteri Australia, telah meminta maaf dan menyatakan kesedihannya yang mendalam atas kesalahan yang dilakukan oleh beberapa pasukan khususnya di Afghanistan dan memastikan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, bahwa penyelidikan akan terus berlanjut untuk memastikan keadilan.

Elaine Pearson dari Human Rights Watch mengatakan kepada BBC “ini adalah pengakuan bahwa kejahatan terjadi”. Selain itu, pejabat Australia lainnya seperti Marise Payne, Menteri Luar Negeri Australia, menyatakan meminta maaf. Kepala ADF pada masa itu, David Hurley, menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban Afghanistan dan dia merasa kecewa. Karena penyelidikan ADF dan proses investigasi saat itu tidak mengungkapkan adanya pelanggaran korban sipil. Karena sebagian besar disembunyikan sebagai korban pertempuran.

Hingga saat ini, Australia masih memiliki sekitar 1.500 personel militer di Afghanistan.

Kategori
Society

Joe Biden Peringatkan Donald Trump

Demi Selamatkan Banyak Warga, Joe Biden Peringatkan Donald Trump

Joe Biden Peringatkan Donald Trump – Presiden Amerika Serikat ( AS) terpilih Joe Biden memperingatkan bahwa kemungkinan akan banyak orang yang tewas jika transisi pemerintahannya terus dihalangi oleh Donald Trump. Presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden, telah memperingatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menyelamatkan banyak warga.

Hal ini sendiri ditujukan untuk Daftar IDNPlay mengendalikan penyebaran virus COVID-19 yang menyebar di negaranya. Bagaimana awal ceritanya?

Selain penanganan COVID-19, beberapa masalah lainnya juga meningkatkan ketegangan transisi pemerintahan

Ketegangan pemerintahan dalam transisi bukanlah hal yang aneh, bahkan ada yang lebih buruk ketika pergantian Presiden Amerika Serikat Herbert Hoover ke Presiden Amerika Serikat terpilih. Franklin Roosvelt, pada tahun 1932-1933 di tengah krisis “Great Depression” yang dikenal sangat buruk. Dari pihak Gedung Putih telah menggunakan kekuatan pembuatan aturan mereka dalam menggagalkan tujuan pembuatan kebijakan dari pihak lawan. Para pimpinan militer mengharapkan adanya perintah dalam beberapa hari mendatang. Untuk memulai penarikan pasukan militer di Irak dan Afghanistan yang akan berakhir pada tanggal 15 Januari 2021 ini.

Jika ada konsekuensi dari langkah seperti itu, seperti runtuhnya pemerintah Afghanistan di bawah kebangkitan kembali pasukan Taliban. Akan menjadi tanggung jawab Biden untuk menangani dampak tersebut. Ada juga harapan bahwa Trump akan mengambil langkah-langkah dalam kebijakan luar negeri, termasuk pengenaan tarif di Tiongkok atau sanksi yang diperkuat terhadap Iran, yang selanjutnya akan memangkas ruang negosiasi di Gedung Putih berikutnya.

Kemungkinan Biden tidak terlibat dalam perencanaan distribusi vaksinasi

Dilansir dari BBC, Joe Biden telah memperingatkan Donald Trump bahwa kemungkinan banyak warga Amerika Serikat yang meninggal jika pemerintahan transisi terus dihalangi oleh Trump yang masih menjabat. Biden juga mengatakan koordinasi diperlukan dalam mengatasi wabah COVID-19. Para pembantu presiden yang ditunjuk oleh Biden sendiri mengatakan penolakan dari Trump untuk melakukan transisi. Berarti tim Biden telah dikecualikan dalam perencanaan seputar strategi distribusi vaksinasi.

Menyebut rencana tersebut merupakan rencana besar bagi Amerika Serikat, Biden mengatakan bahwa jika timnya harus menunggu hingga pelantikan pada tanggal 20 Januari 2021. Ini sampai mereka dapat mulai mengerjakan program distribusi, mereka akan terlambat lebih dari sebulan bahkan hingga sebulan setengah. Mengenai untuk perencanaan lockdown dan memerintahkan para warganya untuk tetap berada di rumah. Biden mengesampingkan hal tersebut dan meminta para pejabat untuk selalu menggunakan masker.

Perkembangan terbaru mengenai gugatan Trump terhadap hasil Pemilu Presiden Amerika Serikat

Para pejabat Georgia mengatakan mereka telah menemukan hampir sebanyak 2.600 surat suara yang belum dihitung di daerah yang condong ke Partai Republik pada proses perhitungan. Salah seorang pejabat setempat, Gabriel Sterling, mengatakan ribuan surat suara itu diabaikan karena seseorang tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Penemuan terisolasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penghitungan suara Trump hingga 800 suara. Meski tidak cukup untuk membalikkan keunggulan yang diraih Biden sebanyak lebih dari 14.000 surat suara.

Negara bagian Georgia telah melakukan penghitungan ulang dengan manual karena margin sebesar 0,3 persen. Menteri Luar Negeri dari negara bagian Georgia, Brad Raffensperger, mengatakan bahwa dia telah mendapat tekanan dari sesama anggota Partai Republik. Sekutu trump, hingga anggota Senator Carolina Selatan, Lindsey Graham, untuk mendiskualifikasi surat suara yang diposting secara resmi di beberapa negara bagian. Akan tetapi, Graham sendiri membantah tudingan tersebut dan hanya melakukan pembicaraan santai mengenai proses verifikasi tanda tangan.

Kategori
Society

Warga Armenia Bakar Rumah Sendiri

Warga Armenia Bakar Rumah Sendiri Sebelum Tinggalkan Nagorno-Karabakh

Warga Armenia Bakar Rumah Sendiri – Kebakaran rumah terjadi di desa-desa daerah konflik Nagorno-Karabakh. Kondisi ini dilakukan sengaja oleh pemilik rumah yang menolak penyerahan wilayah kepada Azerbaijan. Dalam kesepakatan gencatan senjata terbaru antara Azerbaijan dan Armenia, pihak Armenia setuju untuk menyerahkan beberapa wilayah di Nagorno-Karabakh.

Mereka yang sudah lama mendiami wilayah Nagorno-Karabakh itu berbondong-bondong pergi dari desa-desa yang telah lama mereka diami. Nagoro-Karabakh adalah Aplikasi Login IDNPlay wilayah pegunungan yang menjadi sumber konflik antara Azerbaijan dan Armenia. Lebih dari 4.000 orang meninggal dalam perang terbaru.

Azerbaijan dan Armenia akhirnya “dipaksa” Rusia untuk melakukan gencatan senjata, yang itu menyakitkan bagi Armenia. Armenia harus menyerahkan beberapa wilayah kepada Azerbaijan. Dalam proses penyerahan wilayah dan kepergian warga Armenia, mereka para warga marah dan kecewa terhadap keputusan pemerintah yang menyepakati gencatan senjata.

Mereka yang pergi dari wilayah yang akan diserahkan kepada Azerbaijan, banyak merusak properti mereka sendiri sebelum meninggalkan wilayahnya.

Strategi bumi hangus dijalankan

Selain Arsen, ada banyak penduduk Armenia lainnya yang melakukan hal serupa, khususnya di Kalbajar. Jurnalis AFP yang mengikuti proses penyerahan wilayah Armenia ke pihak Azerbaijan, melihat orang-orang melemparkan papan kayu terbakar dan kain perca yang dibasahi bensin ke dalam rumah.

Laman berita The Guardian melaporkan “Semua orang akan membakar rumah mereka sendiri hari ini, kami diberi waktu sampai tengah malam untuk pergi” kata salah satu warga Kalbajar. Pada hari Jum’at, sudah ada sekitar 10 rumah yang dibakar habis di sekitar Charektar.

Penyerahan wilayah di Kalbajar seharusnya tanggal 15 November, akan tetapi, pihak Azerbaijan mengatakan memperpanjang waktu hingga 10 hari lagi. Warga Kalbajar yang sebagian besar etnis Armenia memiliki batas waktu sampai tanggal 25 November untuk mengosongkan wilayah tersebut.

Melansir dari laman berita Al Jazeera, penasehat kebijakan luar negeri Azerbaijan, Hikmet Hajiyev, mengatakan “Azerbaijan setuju untuk memperpanjang batas waktu penarikan dari Kalbajar angkatan bersenjata Armenia dan pemukim ilegal Armenia hingga 25 November”. Cuaca buruk melanda wilayah itu dan karena alasan kemanusiaan, maka Azerbaijan bersedia mengulur waktu penyerahan kembali.

Etnis Armenia tak ingin meninggakan barang berharga

Proses penyerahan kembali wilayah lama Azerbaijan yang diduduki oleh Armenia berlangsung emosional. Warga di Charektar, khususnya di distrik Kalbajar, mereka melakukan strategi bumi hangus sebelum kembali diduduki oleh warga Azerbaijan.

Hari Sabtu, wartawan dari kantor berita Reuters mengikuti salah satu penduduk Armenia yang bersiap untuk meninggalkan desanya. Penduduk Armenia tersebut bernama Arsen. Dia membakar sendiri rumahnya dan rumah saudara perempuannya. Api melahap apapun yang ada di dalam rumah dan asap putih mengepul ke langit.

“Mereka harus membangun rumah sendiri dari awal,” katanya. Dia dan beberapa etnis Armenia lainnya tidak ingin meninggalkan wilayah dengan masih ada sesuatu yang berguna bagi warga Azeri. Mereka membakar rumah-rumah mereka sendiri sebelum meninggalkan desa.

Vladimir Putin titip pesan kepada warga Azerbaijan

Meski gencatan senjata telah disepakati oleh kedua belah pihak antara Azerbaijan dan Armenia, namun rasa sakit dan dendam itu tentu saja masih ada. Banyak etnis Armenia yang sebenarnya ingin membawa nisan keluarga mereka karena takut kuburan-kuburan leluhur akan dijadikan barang ejekan oleh kaum Azeri.

Selain itu, beberapa tempat suci yang sudah dibangun oleh warga Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh yang akan diserahkan, juga menjadi salah satu perhatian khusus. Dalam hal ini, Vladimir Putin bahkan ikut turun tangan untuk menitipkan pesan kepada warga Azeri.

Kantor berita Reuters mengabarkan Putin menyampaikan pesan kepada presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, bahwa ada gereja dan biara Kristen di wilayah yang ditaklukkan oleh Azeri. “Dalam hal ini, dia (Putin) menggarisbawahi pentingnya mengamankan keselamatan dan kehidupan gereja yang normal dari tempat-tempat suci ini,” kata Kremlin memberikan penjelasan tentang pesan tersebut.

Aliyev, menurut Kremlin, akan bertindak sesuai dengan permintaan Kremlin untuk tetap mengamankan tempat-tempat yang dianggap suci oleh etnis Armenia.

Kategori
Society

Warga Jerman Protes Pembatasan COVID-19 

Puluhan Ribu Warga Jerman Protes Pembatasan COVID-19

Warga Jerman Protes Pembatasan COVID-19 – Puluhan ribu demonstrasi berkumpul di pusat kota Berlin, Jerman pada Sabtu waktu setempat untuk menjaga sosial covid-19 yang diterapkan oleh pemerintah.

Setidaknya ada 20.000 warga Jerman melakukan protes karena pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah pada Sabtu, 7 November 2020. Protes tersebut terjadi di Leipzig, 190 kilometer arah selatan dari ibukota Berlin. Puluhan ribu warga yang melakukan protes itu, jauh melampaui jumlah yang diizinkan oleh otoritas keamanan setempat.

Jerman baru satu minggu menjalankan strategi penguncian ringan (lockdown light). Langkah tersebut diambil karena lonjakan infeksi virus yang terus terjadi di negara yang dipimpin oleh Kanselir Angela Merkel. Penguncian ringan atau penguncian parsial dipilih karena Jerman tidak ingin melumpuhkan negara.

Dalam laporannya pada hari Sabtu, dalam 24 jam sedikitnya 23.000 warga Jerman Login IDN Poker Mobile terinfeksi virus corona. Melansir dari data yang dikumpulkan oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa (ECDC), jumlah kematian akibat virus corona di Jerman telah mencapai 11.226 orang.

Bentrok dengan petugas keamanan dan wartawan

Awalnya, demonstrasi belum mencapai jumlah yang mencengangkan. Akan tetapi, lambat laun massa berkumpul dan menciptakan sebuah kelompok besar yang jumlahnya sekitar 16.000 dan terus bertambah sampai sekitar 20.000 orang. Beberapa orang yang berada dalam barisan demonstran, ada yang memakai masker dan tetap melakukan jaga jarak sosial. Tetapi banyak diantaranya yang mengabaikan aturan pemakaian masker dan aturan jarak sosial.

Associated Press melaporkan pemerintah kota memerintahkan acara demonstrasi harus selesai setelah dua jam. Akan tetapi hampir separuh dari peserta demonstrasi tetap bertahan dan tidak mau membubarkan diri. Mereka tetap berada di lokasi demonstrasi meskipun hari sudah mulai gelap. Pihak keamanan akhirnya turun tangan untuk membubarkan kerumanan demonstran.

Ketika pasukan keamanan bergerak untuk melakukan pembubaran terhadap para demonstran, terjadi bentrok diantara dua kelompok tersebut. Pihak keamanan mengabarkan bahwa “Ada banyak serangan terhadap petugas keamanan” dan beberapa dilakukan oleh kelompok sayap kanan. 32 serangan juga dilaporkan terjadi terhadap pawa wartawan. Sebagian besar yang melancarkan serangan itu adalah kelompok Querdenken.

Dari sekitar 20 ribu orang yang mengikuti aksi demonstrasi, Deutsche Welle mendapatkan informasi dari pihak polisi bahwa 90 persen dari massa tidak mengenakan masker atau mematuhi aturan jarak sosial yang telah diberlakukan untuk meminimalisir sebaran infeksi virus corona.

Pemerintah Jerman dianggap mengabaikan hak dasar warga negara

Lokomotif yang menyerukan untuk melakukan demonstrasi dan protes di Leipzig adalah Querdenken. Kelompok ini muncul pada momentum pembatasan yang dilakukan untuk mencegah persebaran infeksi virus corona pada bulan Juni 2020. Tak pernah diperkirakan, kelompok tersebut membesar di seluruh negeri dan menentang langkah-langkah pembatasan yang dilakukan pemerintah.

Laporan yang ditulis oleh Ben Knight dari kantor berita Deutsche Welle mengungkapkan bahwa kelompok Querdenken telah tersebar ke 50 kota di seluruh Jerman. Mereka mendukung hak-hak dasar yang diabadikan dalam Konstitusi Jerman, khususnya kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkumpul.

Akan tetapi kelompok tersebut kemudian semakin agresif. Juru bicara Kementrian Dalam Negeri Berlin, Martin Pallgen, menjelaskan bahwa kelompok tersebut memiliki sikap yang semakin kuat, lebih agresif secara verbal dalam menyangkal keberadaan corona terhadap petugas polisi, kontra demonstran dan media”.

Mereka melakukan demonstrasi dan protes karena menganggap pemerintah Jerman telah merampas hak-hak dasar warga negara, dan mengubur kebebasan setiap orang dengan melakukan kebijakan-kebijakan penguncian, pelarangan serta pembatasan.

Penyangkalan keberadaan virus corona

Aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah Jerman adalah bar, kafe, restoran tidak diizinkan melayani pelanggan makan di tempat mereka. Semua jenis pembelian harus dibungkus dan tidak diperbolehkan makan ditempat. Semua bioskop diperintahkan untuk tutup. Meski warga Jerman tidak dituntut untuk mengunci diri di dalam rumah, akan tetapi minimal pertemuan yang diizinkan adalah dua rumah tangga saja.

Dari beberapa demonstran yang hadir, ada yang menuntut Kanselir Jerman Angela Merkel untuk mundur dari jabatannya. Mereka meneriakkan kata-kata “perdamaian, kebebasan dan tidak ada kediktatoran”. Salah satu demonstran yang berusia 65 tahun mengatakan, “bagi saya tidak ada virus, mereka menyebut ini krisis virus corona sebagai motif, tetapi ada hal lain di balik ini semua”, katanya seperti dikutip dari Deutsche Welle.

Kelompok sayap kanan, penggemar ide-ide dan gagasan fasisme bahkan ikut turut membonceng dalam demonstrasi tersebut. Michael Bellweg, pendiri Querdenken telah mencoba menjauhkan kelompoknya dari gerombolan sayap kanan yang ikut dalam protes. Dari kelompok sayap kanan yang terlihat hadir dalam demonstrasi itu adalah kelompok neo Nazi NPD dan demonstran yang membawa bendera “Reich” Jerman, yang kalah pada saat Perang Dunia Pertama.

Kategori
Society

Masyarakat Israel Doakan Kemenangan Trump

Masyarakat Israel Doakan Kemenangan Trump di Hebron

Masyarakat Israel Doakan Kemenangan Trump – Para pemimpin di permukiman Yahudi, Israel berdoa untuk kemenangan kembali Donald Trump dalam Pilpres AS. Mereka menggelar ritual keagamaan di sebuah makam alkitabiah di Tepi Barat, tempat yang telah menjadi titik konflik dengan Palestina.

Masyarakat Israel pendukung Donald J. Trump pada hari Senin, berkumpul di Kota Hebron untuk melaksanakan doa bersama agar Trump terpilih kembali menjadi Agen IDN Poker Indonesia Presiden Amerika Serikat.

Aksi ini dilakukan bertepatan sehari sebelum pelaksanaan Election Day atau Hari Pilpres di Amerika Serikat yang jatuh setiap di hari selasa empat tahun sekali. Dimana tahun 2020 ini Donald Trump akan berkompetisi melawan Joe Biden untuk mempertahankan kursi kepresidenannya yang telah ia pegang sejak tahun 2017.

Banyak Orang Israel yang mendukung Trump

Ternyata jumlah Masyarakat Israel yang mendukung Donald Trump naik drastis dari yang sebelumnya pada tahun 2015 hanya sekitar 15%. Berdasarkan hasil polling yang dilakukan Channel 12 News pada hari Jumat lalu, setidaknya 54% Masyarakat Israel mendukung Trump. Ketimbang lawan politiknya Biden yang hanya mendapat 21% dukungan saja, dilansir dari Times of Israel.

Jumlah yang cukup besar ini disebabkan sepak terjang kebijakan luar negeri Presiden Trump di Timur Tengah yang sangat memihak kepada Israel. Salah satu kebijakan kontroversi yang menjadi tiang pendukung Trump di mata Orang Israel adalah ketika pemerintahannya mengakui secara resmi Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Dan mengizinkan pemindahan Kantor Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem di tahun 2018.

Doa bersama berlangsung di Makam Para Leluhur

Pemilihan lokasi doa bersama yang dilakukan beberapa Orang Israel tersebut terjadi di sebuah lokasi bersejarah dan sangat suci. Dikutip dari Reuters, mereka memilih untuk melakukan doa bersama di pusat kebudayaan internasional yang dilindungi UNESCO, yaitu Makam Para Leluhur yang terletak di Kota Hebron.

Makam Para Leluhur yang merupakan lokasi makam Nabi Ibrahim berada di Wilayah Tepi Barat Palestina yang diduduki secara sepihak oleh orang-orang Israel. Meskipun begitu, menurut salah satu dari Orang Israel yang ikut doa bersama. Ia menjelaskan bahwa lokasi tersebut dipilih karena sebagai pemeluk agama keturunan Nabi Ibrahim, Komunitas Israel (Yahudi) dan Palestina (Islam). Harus dapat hidup berdampingan dan menyetujui rencana perdamaian. Salah satunya adalah resolusi Perdamaian Israel-Palestina yang dirancang Presiden Trump.

Trump dipercaya dapat membawa kedamaian untuk Israel

Kesuksesan Trump yang membekas dalam sejarah, dipercaya menjadi alasan mengapa banyak Orang Israel sangat berpihak kepada Trump. Menurut pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ia menyatakan bahwa “Israel tidak pernah memiliki teman yang lebih baik” selain Donald Trump.

Presiden Trump melalui kebijakan-kebijakannya memang membawa angin segar guna menjamin supremasi, keamanan, dan kedamaian Israel di Timur Tengah. Dobrakan Trump yang paling berpengaruh terutama di masa-masa Pilpres AS 2020 yang genting ini adalah ketika AS berhasil sebagai mediator yang membawa Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel beberapa waktu lalu.

Hal ini membuktikan, apabila Trump kembali terpilih maka ia dipercaya akan bersungguh-sungguh untuk selalu membawa AS berpihak dengan Israel. Sehingga dapat menjamin keberlangsungan Israel.

Kategori
Society

Myanmar Bersiap Terima Kembali Masyarakat Rohingya

Myanmar Bersiap Terima Kembali Gelombang Pertama Masyarakat Rohingya

Myanmar Bersiap Terima Kembali Masyarakat Rohingya – Otoritas Myanmar menyebut puluhan warga muslim Rohingya. Yang sempat mengungsi ke Bangladesh. Telah bersedia untuk kembali secara sukarela.

Pemerintah Myanmar, pada hari Minggu menyatakan sedang mempersiapkan diri untuk menerima kembali masyarakat muslim Rohingya. Yang menjadi target pembantaian kemanusiaan beberapa waktu lalu.

Keputusan ini merupakan kesepakatan antara Pemerintah Myanmar dan Bangladesh di mana sebanyak 5.000 masyarakat Rohingya akan dipulangkan. Dari pengungsian mereka di Bangladesh, seperti yang dilansir Reuters.

PBB beri peringatan pada Myanmar agar benar-benar serius melindungi masyarakat Rohingya

Meskipun pulangnya muslim Rohingya dari pengungsiannya di Bangladesh adalah salah satu sikap kepeduliaan Pemerintah Myanmar untuk membantu warga negaranya, PBB memprotes bahwa kondisi yang ada di Myanmar sekarang belum aman untuk kepulangan mereka, dilansir The Guardian.

Masyarakat Budhis Myanmar yang sedang ramai-ramainya memprotes kebijakan repartriasi muslim Rohignya dari negara manapun, termasuk Bangladesh, menjadi salah satu alasan kenapa PBB sangat menolak pemulangan muslim Rohingya dari pengungsiannya. Sekarang sudah terhitung kurang lebih 700.000 muslim Rohingya yang menjadi pengungsi di negara-negara tetangga Myanmar untuk mencari perlindungan.

PBB menginginkan keseriusan dari Pemerintah Myanmar untuk melindungi kelompok minoritasnya dari persekusi dan memberikan kebebasan bagi muslim Rohingya untuk kembali ke tanah/rumah mereka tanpa adanya pengecualian.

RRT dikabarkan Sudah Memberikan Bantuan

Sekitar 2.000 masyarakat Rohingya menjadi gelombang pertama

Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Myanmar dan Bangladesh, 5.000 pengungsi muslim Rohingya akan dipulangkan kembali ke Myanmar setelah lari dari pembantaian.

Dikutip dari Reuters, pemulangan orang-orang Rohingya akan dilakukan dalam 2 tahap. Dimana sekitar 2.251 orang akan dipulangkan menggunakan kapal melalui 2 kali transit pada tanggal 15 November nanti. Dan 2.095 lainnya akan menyusul melalui darat. Kegiatan repatriasi ini akan menggunakan sistem 150 orang per hari.

Persetujuan kedua negara ini merupakan sebuah kemajuan komitmen Myanmar. Untuk memperbaiki apa yang telah mereka rusak setelah terbukti melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat muslim Rohingya.

Ketakutan masyarakat Rohingya terhadap negaranya sendiri membuat konflik ini tak kunjung usai

Pembantaian muslim Rohingya yang sudah sering terjadi oleh pihak keamanan Myanmar membuat mereka harus lari dan mengungsi dari negaranya sendiri.

Kesadaran bahwa rumah ataupun desa mereka sudah diratakan dengan tanah oleh Pemerintah Myanmar dan persekusi lanjutan dari masyarakat Myanmar sendiri yang menolak kehadiran mereka, hal ini membuat ketakutan besar muslim Rohingya untuk kembali pulang ke negaranya.

Tetapi dengan besarnya desakan dari negara-negara yang menjadi penampung pengungsi dan salah satu pemasok senjata terbesar militer Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, Myanmar tidak ada pilihan lain selain melaksanakan repatriasi muslim Rohingya. RRT dikabarkan sudah memberikan bantuan berupa 1.000 rumah prefabrikasi untuk para pengungsi yang pulang.

Hanya waktu yang dapat menunjukkan niat utama Myanmar untuk menerima kembali kelompok minoritas yang telah mereka akui ditindas secara keras.