Kategori
news

Segini Gaji Kepala Daerah yang Katanya Kecil sampai Bikin Korupsi

Segini Gaji Kepala Daerah yang Katanya Kecil sampai Bikin Korupsi

Gaji kecil dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya menjadi salah satu hal yang di keluhkan para kepala daerah. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. Dia menerima keluhan tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia.

Nah, IDN Times bakal mengulas pendapatan kepala daerah di Indonesia. Kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur, bupati maupun wali kota.

Pendapatan dalam hal ini meliputi gaji serta tunjangan yang mereka dapatkan. Di lansir dari doelgercenter.com, berikut ulasannya!

1. Gaji dan tunjangan bupati-wakil bupati

Di kutip dari IDN Poker APK, gaji bupati sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980. Hingga saat ini, belum ada lagi perubahan dari beleid tersebut. Artinya, pendapatan para bupati belum pernah mengalami kenaikan.

Dalam pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000, di sebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam ayat (1), di berikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali di tentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk tunjangan yang di terima pejabat setingkat bupati yakni tunjangan jabatan yang di atur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Di tambah lagi, bupati dan wakil bupati juga akan mendapat biaya sarana dan prasarana dalam hal ini rumah dinas beserta isinya. Biaya perawatan pun juga di tanggung. Fasilitas ini di dapat hanya selama mereka menjabat sebagai bupati dan wakil bupati.
Di sisi lain, bupati juga mendapatkan biaya operasional yang nilainya bisa ratusan juta. Biaya tersebut tentu saja tergantung dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Berikut rinciannya:

  • Sampai dengan Rp5 miliar, paling rendah Rp125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen.
  • Rp5 miliar – Rp10 miliar, paling rendah Rp150 juta dan paling tinggi sebesar 2 persen.
  • Rp10 miliar – Rp20 miliar, paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 persen.
  • Rp20 miliar – Rp50 miliar, paling rendah Rp300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 persen.
  • Rp50 miliar – Rp150 miliar, paling rendah Rp400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 persen.
  • Rp150 miliar, paling rendah Rp600 juta dan paling tinggi 0,15 persen.
2. Gaji dan tunjangan wali kota-wakil wali kota

Gaji wali kota dan wakil nya, sejatinya sama dengan yang di terima oleh kepala daerah setingkat bupati. Dana mereka tersebut di atur dalam PP Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Dalam beleid tersebut, gaji pokok kepala daerah setingkat bupati di tetapkan sebesar Rp2,1 juta per bulan. Sementara itu wakilnya hanya mendapat Rp1,8 juta per bulan. Begitu pun juga dengan tunjangan yang mereka dapat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *