Kategori
news

Reshuffle Jilid II, Pengamat: Ada Peluang PAN Gabung Koalisi Jokowi

Reshuffle Jilid II, Pengamat: Ada Peluang PAN Gabung Koalisi Jokowi

Di lansir dari doelgercenter.com, isu reshuffle atau perombakan menteri kabinet jilid II semakin santer. Publik juga mulai bertanya-tanya siapakah menteri yang kali ini akan di geser Presiden Joko “Jokowi” Widodo, dan siapa menteri yang akan bertahan.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, isu pelantikan menteri kali ini yang pasti ada dua, yaitu Mendikbudristek dan Menteri Investasi.

Di kutip dari IDN Poker APK, “Yang pasti dari isu reshuffle kali ini cuma dua. Satu, Menteri Ristek karena kementeriannya di hapus. Kedua, melantik Menteri Investasi. Di luar itu gelap gulita. Karena sudah sering isu reshuffle tapi baru sekali terjadi,” kata Adi, Rabu, 14 April 2021.

1. Peluang PAN bergabung ke pemerintahan terbuka di reshuffle jilid II, karena representasi Muhammadiyah

Di luar dua kementerian itu, semua keputusan berada di tangan Jokowi. Menurut Adi, dalam reshuffle jilid II ini juga menjadi kesempatan bagi partai politik di luar pemerintah atau oposisi masuk ke dalam pemerintahan. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional (PAN).

“PAN cukup terbuka gabung koalisi jika ada reshuffle jilid II. Sejak awal aura politik PAN memang ke Jokowi, hanya faksi Amien Rais saja yang berbeda,” kata dia.

Adi menerangkan, pada periode kedua ini terdapat satu kekurangan Jokowi, yaitu merangkul kalangan Muhammadiyah. Namun, ia menyebut, PAN bisa mempresentasikan kalangan Muhammadiyah jika nantinya bergabung ke kabinet.

“PAN relatif representasi Muhammadiyah, apalagi Kemendikbud-ristek kembali di berikan ke kader Muhammadiyah, makin melengkapi suasana pluralisme politik Jokowi,” tutur dia.

2. Reshuffle kabinet akan jadi ajang evaluasi kinerja menteri

Kendati, Adi mengatakan, reshuffle kabinet akan menjadi ajang evaluasi bagi kinerja menteri. Ia menyebut banyak menteri yang memang kinerjanya tidak maksimal. Namun, semua keputusan berada di tangan presiden, bukan rakyat.

“Kalau menggunakan parameter publik, sudah banyak rilis survei terkait menteri yang layak di ganti. Tapi, reshuffle punya logika sendiri, terutama preferensi subjektif presiden yang tak bisa di ganggu gugat. Jadi, reshuffle itu sangat subjektif presiden, bukan ukuran publik,” ujar dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *