Kategori
Society

Petani India Masih Protes & Pemerintah Batasi Media Sosial

Petani India Masih Protes & Pemerintah Batasi Media Sosial

Petani India Masih Protes & Pemerintah Batasi Media Sosial – mbisi India mempercepat transformasi ekonomi terhalang sektor pertanian yang tidak efisien dan berdaya saing rendah. Sebagai solusinya pemerintah membuka keran komersialisasi, dan sebabnya mendulang amarah petani. Sejak November 2020, para petani menginap di luar kota New Delhi.

Pada Selasa (26/1/2021), ribuan petani India menerobos blokade kepolisian dan berjalan ke pusat kota dengan traktor dan lautan massa, ketika seisi negeri sedang merayakan Hari Republik untuk mengenang pengesahan Aplikasi Open Card Asia konstitusi India pasca-penjajahan Inggris. Petani India masih melakukan protes terhadap pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Mereka masih menuntut pencabutan total undang-undang pertanian yang di anggap sangat merugikan petani.

Namun, meski belasan kali pertemuan di lakukan antara pemerintah dan petani untuk mencari solusi, sejauh ini hasilnya buntu. Pada akhir Januari lalu, petani terlibat bentrok keras dengan para petugas keamanan di India, setelah petani memasuki New Delhi dengan puluhan ribu traktor untuk demonstrasi. Konflik tersebut berkembang ke ranah media digital, di mana akun-akun Twitter aktivis, penyiar berita, dan tokoh, telah di tangguhkan. Beberapa aktivis menganggap bahwa itu tindakan penyensoran pemerintah India.

1. Sekitar 250 akun ditangguhkan
1608691852175 2d588b538864a3b2a1a0b557d321694d 140957ec3a9373ea292a4e65e185ec00 - Petani India Masih Protes & Pemerintah Batasi Media Sosial

Usai bentrokan antara petani dan petugas keamanan anti huru-hara pada 26 Januari menyebabkan seorang petani tewas, para petani India masih mengancam akan melakukan demonstrasi dengan tuntutan yang sama. Perlawanan para petani dalam protes sejauh ini belum mereda.

Namun pemerintah India juga semakin bertindak represif. Pada hari Senin (1/2), ratusan akun Twitter milik para aktivis, aktor, tokoh dan bahkan salah satu majalah terkemuka di India, di tangguhkan. Jumlah akun Twitter yang di tangguhkan sekitar 250 akun.

Melansir dari laman The Guardian, seorang pejabat pemerintah India mengatakan “perintah itu di keluarkan untuk akun yang menggunakan tagar #modiplanningfarmergenocide yang di mulai pada tanggal 30 Januari”.

Diantara akun-akun yang diblokir adalah situs berita investigasi The Caravan India, komentator politik Sanjukta Basu, aktivis Hansraj Meena, aktor Susant Singh, serta kepala penyiar berita yang di kelola oleh negara Prasar Bharti.

2. Akun ditangguhkan selama 12 jam lebih
1612423007935 2d588b538864a3b2a1a0b557d321694d 4aaee202a3f679622584fc653b62d56d - Petani India Masih Protes & Pemerintah Batasi Media Sosial

Pemblokiran yang di lakukan oleh Twitter rupanya adalah atas permintaan pemerintah India. Hal itu di ungkap oleh sumber yang di dapatkan oleh kantor berita Reuters. Dan mereka yang di blokir di anggap telah melakukan unggahan yang menghasut kekerasan.

Undang-undang teknologi informasi India sendiri memiliki aturan. Sebagai upaya melakukan pemblokiran konten daring yang dianggap mengganggu ketertiban umum berdasarkan pasal 69 (A) UU IT negara tersebut.

“Penghasutan genosida adalah pelanggaran publik dan ancaman besar bagi ketertiban umum.” kata pejabat yang tidak mau di sebutkan namanya karena dia tidak berwenang membahas masalah itu secara terbuka.

Penangguhan ratusan akun yang di lakukan oleh Twitter karena permintaan pemerintah India tersebut di lakukan selama lebih dari 12 jam. Twitter beralasan bahwa “penangguhan akun dan konten adalah hal yang rutin. Alasannya, “banyak negara memiliki undang-undang yang mungkin berlaku untuk tweet dan konten akun Twitter”.

3. Mencekik kebebasan berbicara

Keputusan pemblokiran ratusan akun Twitter tersebut akhirnya mendapatkan tanggapan keras. Twitter telah di tuding mencekik kebebasan berbicara dan tidak sesuai dengan slogan. Yang sering di sematkan pada platform tersebut sebagai platform kebebasan berekspresi.

Prashant Bhushan, seorang pengacara dan aktivis mengatakan “Jika Twitter tunduk pada pemerintah. Bagaimana ia bisa menyebut dirinya sebagai platform independen untu FOE (kebebasan berekspresi).” jelasnya seperti di kutip dari Hindustan Times.

Juru bicara ketua Kongres, Randeep Singh Surjawela bahkan melontarkan kritik. “Setelah Facebook, tampaknya pemerintah Modi telah menguasai Twitter India. Upaya pintu belakang ini untuk memblokir suara mereka. Yang berbicara atas kebebasan berbicara dan hak-hak petani.” Tindakan pemblokiran akun Twitter tersebut juga membuar Surjawela menuduh rezim Modi sebagai fasis.

Akun-akun tersebut kemudian di pulihkan sekitar pukul 9 malam pada hari Senin. Namun hujatan dan kritikan keras serta tajam di lontarkan oleh para aktivis hak-hak sipil serta barisan oposisi. Pemerintahan Narendra Modi karena telah berlaku sewenang-wenang membatasi kebebasan berpendapat.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *