Kategori
Bisnis

Kasus Monopoli Bisnis Ekspor Benih Lobster Masih di Telusuri KPPU

Kasus Monopoli Bisnis Ekspor Benih Lobster Masih di Telusuri KPPU

Kasus Monopoli Bisnis Ekspor Benih Lobster Masih di Telusuri KPPU – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menaikkan status, kasus monopoli ekspor benih lobster dari penelitian ke penyidikan. Peningkatan status ini karena KPPU menemukan setidaknya satu bukti terhadap praktik monopoli ekspor benur.

Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan hasil penelitian kasus monopoli ekspor benih lobster menunjukkan freight forwarder. Atau agen/pihak yang melakukan pengiriman menguasai pasar dan melakukan praktik perdagangan tidak sehat.

Perdagangan tidak sehat yang di maksudnya termasuk melakukan persekongkolan antara pelaku usaha dan perorangan dari club388 kementerian/lembaga terkait.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih melakukan penelitian terkait adanya dugaan monopoli perusahaan freight forwarding (jasa pengangkutan dan pengiriman) ekspor benih lobster atau benih bening lobster (BBL).

1. Eksportir hanya bisa mengirimkan komoditasnya lewat satu badan usaha logistik
WhatsApp Image 2019 12 26 at 15.24.20 768x512 - Kasus Monopoli Bisnis Ekspor Benih Lobster Masih di Telusuri KPPU

Menurutnya, penelitan ini di lakukan lantaran asosiasi pengusaha BBL menyatakan para eksportir saat ini hanya bisa mengirimkan komoditasnya lewat satu badan usaha logistik dan hanya lewat satu bandara.

“Pengiriman BBL yang di lakukan melalui satu bandara, yakni Bandara Soekarno Hatta Jakarta dapat menciptakan in-efisiensi bagi biaya pengiriman dan risiko yang harus di tanggung oleh pelaku usaha,” katanya.

Padahal, pilihan bandara yang dapat menjadi akses pengiriman tidak hanya Bandara Soekarno Hatta. Berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster dari Wilayah Negara RI, ada enam bandara yang direkomendasikan untuk pengiriman BBL ke luar negeri.

Selain Bandara Soekarno Hatta, ada Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Internasional Lombok, Bandara Kualanamu Medan dan Bandara Hasanuddin Makassar.

“Secara praktik, seharusnya dengan memperhatikan sebaran lokasi pembudi daya lobster, maka biaya yang di keluarkan eksportir akan lebih murah apabila keenam bandara yang di rekomendasikan dapat di fungsikan sebagai tempat pengeluaran BBL. Dengan biaya pengiriman domestik yang lebih rendah tersebut, maka harga BBL akan lebih bersaing di pasar,” ujarnya.

2. Persaingan jasa freight forwading dalam pengiriman lobster harus di lakukan secara sehat
3 1024x600 - Kasus Monopoli Bisnis Ekspor Benih Lobster Masih di Telusuri KPPU

Dengan adanya praktik tersebut, muncul dugaan adanya monopoli dalam ekspor benih lobster. Padahal KPPU menyebut persaingan bisnis jasa freight forwarding dalam pengiriman lobster harus di lakukan secara sehat.

“Sehingga menciptakan kemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi masyarakat. Kondisi yang tidak sehat dapat menciptakan inefisiensi bagi pelaksanaan bisnis,” ujarnya.

3. Misbakhun minta KPPU selidiki dugaan praktik monopoli freight forwarding BBL
55894885 309534613051188 6720725597060559499 n 8af591cbd6f36fea548fe8147994a187 - Kasus Monopoli Bisnis Ekspor Benih Lobster Masih di Telusuri KPPU

Sebelumya, anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengendus dugaan kecurangan dan praktik monopoli bisnis freight forwarding BBL. Hal ini menyusul langkah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang menghentikan ekspor benih bening lobster tujuan Vietnam di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (15/9/2020).

Dalam penangkapan tersebut, di duga ada praktik kecurangan dalam dokumen ekspor BBL. Menurut dia, Bea Cukai menemukan selisih antara barang yang ada dengan dokumen PEB. Terdapat 315 koli yang di daftarkan dengan jumlah benih bening lobster sekitar 1,5 juta ekor.

Misbakhun meminta KPPU untuk turun tangan mengungkap dugaan praktik monopoli pengangkutan ekspor lobster di Bandara Soekarno Hatta. Menurutnya, monopoli membuat iklim usaha tidak sehat dan biaya ekspor menjadi mahal.

4. Menteri Edhy Prabowo di tangkap KPK
79772364 194747258375475 4796447798172651965 n fbb450ced9d91b73b3a5213bce93f940 - Kasus Monopoli Bisnis Ekspor Benih Lobster Masih di Telusuri KPPU

Kebijakan izin ekspor benih lobster menimbulkan polemik sejak awal dihidupkan kembali oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Hal itu berujung penangkapan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Rabu (25/11/2020) dini hari. Penangkapan Edhy terkait dugaan korupsi izin ekspor benih lobster.

“Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Rabu (25/11/2020).

Edhy sedang dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik KPK. Meski demikian, KPK belum merinci dugaan korupsi itu dalam kasus ekspor benih lobster yang mana. “Nanti akan disampaikan penjelasan resmi KPK. Mohon kita beri waktu tim kedeputian penindakan bekerja dulu,” tutur Firli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *